Sang Perdana Menteri Mendadak Rasis

“Anggota Parlemen Nasional Malaysia: semasa kampanye, UMNO sudah mengampanyekan Cina sebagai ancaman bagi Melayu”

Beralihnya suara etnis Cina dari Barisan Nasional (BN) ke oposisi (Pakatan Rakyat) dalam Pemilu Raya Malaysia 5 Mei 2013 lalu, telah membuat Presiden BN, Najib Razak, murka. Dalam pidato kemenangannya, Najib mengatakan, BN dikhianati kelompok Cina. Najib mengistilahkan beralihnya kelompok Cina dengan sebutan ''Tsunami Cina''. Kelompok minoritas ini pun terancam.

Perdana Menter Malaysia, Najib Razak

Anggota Parlemen Nasional Malaysia, Shamsul Iskandar Akim, mengatakan, kondisi sosial antar etnis di negeri Melayu itu dikhawatirkan meningkat pasca pemilu lalu. Shamsul menuduh, motor BN dan United Malays National Organisation (UMNO) sengaja membakar sentimen anti-Cina. “Semasa kampanye, UMNO sudah mengampanyekan Cina sebagai ancaman bagi Melayu,'' kata Shamsul saat berkunjung ke Republika di Jakarta, Rabu (15/5/13). Menurutnya, kampanye rasis tersebut membuat sentimen kesukuan meningkat.

Pemilu Raya Malaysia digelar 5 Mei 2013 lalu. Dari 12,5 juta pemilih terdaftar, masyarakat Malaysia ternyata masih mengandalkan BN untuk berkuasa kembali (adakah ini indikasi rakyat Malaysia takut berubah?). BN pun menggenapkan masa kejayaan Perdana Menteri Najib Razak untuk berkuasa sampai 2018. Dalam pemilu tersebut, BN berhasil menguasai 133 kursi di parlemen. Saingannya, Pakatan Rakyat (PR), hanya memeroleh 89 kursi. Walau  kalah, PR berhasil mengambil tujuh kursi BN hasil pemilihan 2008 silam. Tujuh kursi tersebut milik Democratic Action Party (DAP). 

DAP adalah basis dari 350 ribu lebih suara kelompok Cina. Sejarah politik di Malaysia menunjukkan, 40 persen suara minoritas selalu dikuasai BN. Akan tetapi pemilu ke-13 lalu menampilkan sejarah baru. DAP berafiliasi dengan People Justice Party (PJP) dan Partai Islam Semalaysia (PAS), lalu mereka bekoalisi ke PR. 

Mereka pun mengubah haluan dengan mendukung tokoh oposisi, Anwar Ibrahim, sebagai perdana menteri. Mengetahui ini, Najib Razak marah besar. Surat kabar corong rezim yang telah berkuasa 57 tahun ini, menuliskan headline kemenangan BN dengan judul yang rasis: ''Mau Apa Lagi Cina". ''Perilaku (kampanye anti-Cina) ini sudah mengarah ke nilai-nilai yang tidak bagus,'' kata Shamsul. Kalau begini caranya, Shamsul yang adalah anggota parlemen untuk PR dari Negara Bagian Melaka, yakin bahwa kelompok Cina yang masih betah di gerbong BN akan ikut bergabung melawan pemerintahan yang rasistis (http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/05/15/mmuhyc-etnis-cina-jadi-sasaran-kemarahan-politik-di-malaysia).

Akankah perpecahan etnis di Malaysia menjadi tumbal hasrat reformasi? BN memang menang, namun pemilu ini bagi BN merupakan hasil terburuk sepanjang pertarungan politik melawan oposisi; di bawah angka kemenangan BN pada pemilu 2008. Tujuh kursi—yang umumnya mewakili etnis minoritas—melayang. Pemilih muda dan kalangan menengah perkotaan mendukung oposisi. Najib Razak pun tak kuasa menahan pernyataan rasis, seraya menepuk dada atas kemenangannya.

Etnis Cina umumnya berharap koalisi oposisi mampu menghapus korupsi dan mengakhiri kebijakan berbasis ras yang mementingkan melayu di sektor bisnis, pendidikan, dan perumahan. Najib sendiri dalam konferensi pers berjanji akan menjalankan kebijakan yang akomodatif dan moderat kepada seluruh rakyat. Namun secara eksplisit Najib menyatakan mereka sama sekali tak didukung etnis Cina Malaysia.

Usai Pemilu, Pasar Saham Kuala Lumpur, Senin (6/5), merangkak naik, terdorong kegagalan oposisi mengambil alih kekuasaan (yang seolah menjanjikan stabilitas). Ringgit Malaysia juga melonjak ke level tertinggi sepanjang 10 bulan terakhir. Hanya wacana lemahnya pemerintahan status quo ini yang bisa membuat hancurnya optimisme pasar (http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/05/06/mmczik-meski-menang-barisan-nasional-catat-hasil-terburuk).

Malaysia sebenarnya berhasil menata keharmonisan antara etnis Melayu dengan Cina. Malaysia terdiri dari tiga ras atau etnis utama: Melayu, Cina, dan India-Arab. Sebanyak 56% dari 20 juta populasi Malaysia adalah etnis Melayu, dan 32 persen adalah etnis Cina. Ternyata kemajemukan ras Malaysia yang sempat berantakan pada 1960-an dapat dirukunkan, setelah masalah ekonominya dapat ditata lebih adil.

Ketimpangan ekonomi tidak lagi separah saat mereka mulai membangun, ketika—seperti halnya di Indonesia—hampir seluruh kunci dan distribusi perekonomian Malaysia dikuasai etnis Cina. Ini berkat keberanian politik tokoh-tokoh nasional Malaysia dalam berterus terang (kepada etnis minoritas) mengenai masalah utama Malaysia (http://reformas.tripod.com/olds/news54.html).

Pemilu Tersehat di Bawah Rezim Otoriter

Pemilu Malaysia ke-13 ini, sebenarnya bisa dibilang merupakan pemilu tersehat dibanding 12 pemilu sebelumnya yang pernah dilakukan negeri melayu ini. Selama lebih dari setengah abad, Malaysia berada di bawah sistem yang menggabungkan pemilu dengan alat kontrol otoriter, yang selalu menghasilkan pemilu dengan hasil sudah bisa ditebak. Pada pemilu kali ini, warga Malaysia dihadapkan pada sensasi baru berdemokrasi.

Warga pun antusias. Sebanyak 80% pemilih memadati tempat-tempat pemilihan. Ada ekspektasi yang tinggi. Kendati pada akhirnya kekuasaan kembali dipegang pihak incumbent, sembari menggumpalkan kemarahan rasistis di dadanya. Alih-alih akan menjadi pemilu yang reformis bagi Malaysia, dengan kekalahan kubu oposisi yang berhasil merebut suara etnis minoritas, stabilitas sosial dan lingkungan usaha justru terancam. Akankah ini menjadi tumbal dari proses reformasi di Malaysia?

Kendati kalah, kubu oposisi berhak menerima penghargaan. Mereka berhasil menarik para pemilih muda dan para pemilih yang tinggal di perkotaan dari segala ras dengan pesan inklusif. Michael Vatikiotis, seorang penulis yang telah berkiprah di Asia Tenggara sejak 1987, menulis di media setempat. Pakatan Rakyat (PR), tulis dia, telah memenangkan popular vote. Namun kemenangan itu tidak didapat secara riil. Pasalnya, wilayah pedalaman yang cenderung memilih koalisi berkuasa, terlalu banyak memiliki wakil di parlemen.

Di tengah kebiasaan pembelian suara yang telah mengakar dalam perpolitikan Malaysia, Anwar Ibrahim menduga hasil pemilu diliputi kecurangan. Pihak oposisi mengungkap sejumlah upaya pengiriman ribuan pekerja migran ke daerah yang tingkat persaingannya tinggi menjelang pemilihan berlangsung. Seolah mendukung Anwar, seorang pengamat politik terkemuka Malaysia, Bridget Welsh, dari Singapore Management University, berkata, “(Hasil) pemilu dirampas.” (dikutip dan diinterpretasikan dari:  http://indo.wsj.com/posts/2013/05/07/jalan-malaysia-menuju-demokrasi/).

Demokasi Malaysia Nihil

Meskipun pemilu ke-13 Malaysia ini tampak paling sehat, namun Dewan pakar Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia (I-4), Nasir Tamara, pernah mengatakan bahwa praktik demokrasi Malaysia sungguh nihil. Menurutnya, sejarah politik di Malaysia tidak pernah terlepas dari perpecahan antar etnis. Kata dia, ada tiga etnis yang terus berebut pengaruh di Malaysia, yakni Melayu, Cina dan India. Dominasi Melayu kata Nasir, sempat membuat Malaysia seperti yang pernah terjadi di masa rezim apertheid di Afrika Selatan.

Nasir menjelaskan, lamanya UMNO memimpin pemerintahan akan membuat negara tersebut mengulang sejarah. ''Mereka sudah terbiasa memimpin, sehingga tidak mau untuk dipimpin (pihak lain),'' sambung dia. Karena itu, seruan oposisi untuk melakukan reformasi di Malaysia, akan menjadi sandungan besar bagi UMNO. UMNO pun gerah. ''Makian dari (mantan) Menpan terhadap Habibie, adalah bentuk kekhawatiran penguasa terhadap paham demokrasi yang ditawarkan Anwar Ibrahim," jelasnya. Di sisi lain, propaganda negatif membuat masyarakat lebih percaya pada oposisi (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/12/14/mf10xd-pengamat-malaysia-sekarang-seperti-apartheid).

Seperti ramai diberitakan pada Desember 2012 lalu, mantan Menteri Penerangan Malaysia, Tan Sri Zainuddin Maidin, menyebut mantan Presiden Indonesia, BJ Habibie, sebagai pengkhianat bangsa.  "Habibie sebagai 'The Dog of Imperialism' serta pengkhianat bangsa Indonesia, ibarat gunting dalam lipatan dalam  pemerintahan Soeharto," demikian pernyataan Zainuddin, yang mengaitkan dengan insiden lepasnya Timor Timur akibat referendum yang digagas Habibie. “Lengsernya Habibie yang merupakan pemerintahan tersingkat, membuat dia jatuh dalam kehinaan,” lanjut Zainuddin seperti dikutip Themalaysianinsider.com (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/12/11/meudn5-menteri-malaysia-habibie-pengkhianat-indonesia). Ketika orang Indonesia dibakar rasa kalap, Habibie sendiri tertawa saja.**