“FKJB: Jokowi dipilih
rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Sementara DPRD hanya mengatasnamakan
wakil rakyat yang ternyata tidak mendukung rakyat”
Dua orang anggota Fraksi Partai Golkar
mengundurkan diri dari pengajuan hak Interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta,
Joko Widodo (Jokowi). Ketua Fraksi Golkar, Ashraf Ali, mengatakan, setelah
rapat pimpinan berlangsung secara tertutup, sebanyak delapan orang dari 32
anggota (termasuk dua dari Golkar) yang semula mendukung interpelasi, mundur. Sebelumnya, diisukan juga
bahwa suara anggota Fraksi Hanura Damai Sejahtera mengenai interpelasi ini,
pecah. Interpelasi ini jika berhasil, akan berujung pada pemakzulan gubernur
DKI.
 |
| ROL |
Ashraf Ali mengatakan, alasan mundurnya beberapa
anggota DPRD dalam pengajuan hak interpelasi ini karena permasalahan Kartu
Jakarta Sehat (KJS) dianggap dapat diselesaikan pada level komisi. Interpelasi kata
dia, diajukan hanya untuk kebijakan strategis, seraya mengelak bahwa perubahan
sikap ini dikarenakan gencarnya pemberitaan media. Namun pihaknya mengaku belum
mengetahui nama-nama yang mengundurkan diri
(http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/05/27/mngfz6-golkar-mundur-interpelasi-jokowi).
Menanggapi isu pecahnya suara Fraksi
Hanura Damai Sejahtera, Ketua fraksi ini, Fahmi Zulfikar Hasibuan, berdalih
bahwa hak interpelasi bukan berkaitan dengan fraksi, melainkan hak setiap
anggota DPRD. Hal ini dikatakannya berkaitan dengan hanya lima dari delapan
anggota fraksinya yang ikut menandatangani usul interpelasi terhadap program
KJS.
Fahmi lalu menjelaskan alasan penandatanganan
interpelasi ini, yakni untuk meminta jaminan semua pasien KJS diterima saat
datang ke rumah sakit," ujarnya di Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Senin
(27/5/13). Dia mempertanyakan kesiapan infrastruktur dan fasilitas rumah sakit
untuk melayani pasien. "Kalau mereka harus melayani 4,7 juta orang, dalam
sebulan yang sakit sebanyak 1 persen atau 47 ribu dan yang rawat inap 50
persennya atau 22 ribu. Apakah mereka siap," ujarnya (http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/05/27/mngdbl-interpelasi-jokowi-sikap-hanura-damai-sejahtera-terpecah).
Sementara itu, suara-suara penentang upaya
pemakzulan Jokowi muncul dimana-mana. Berbarengan dengan Hari Bebas Kendaraan
Bermotor (HBKB) di Bundaran HI, Ahad (26/5), sekitar 50 orang yang tergabung
dalam Forum Komunikasi Jakarta Baru (FKJB), menggelar aksi unjuk rasa menentang
upaya DPRD tersebut. Mereka menggelar kain putih sepanjang 10 meter untuk
pengumpulan tanda tangan. Warga yang sedang menikmati car free day di bundaran
HI, terlihat antusias membubuhkan tanda tangan pada kain tersebut.
Ketua FKJB, Irwan Setiadi, mengatakan, aksi ini dilakukan
untuk menunjukkan bahwa rakyat masih mendukung Jokowi. "Jokowi dipilih
rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Sementara DPRD hanya mengatasnamakan
wakil rakyat yang ternyata tidak mendukung rakyat," ujar Irwan seperti
dilansir situs beritajakarta. Dikatakan
Irwan, anggota DPRD DKI sebaiknya lebih fokus mendukung program-program pro
rakyat yang telah dijalankan Jokowi. Untuk itu, katanya, DPRD jangan
mempolitisasi setiap kendala yang dialami Pemprov DKI dalam pelaksanaan
program-program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat Jakarta. Jika hak
interpelasi masih tetap dilakukan, sambungnya, warga akan menduduki gedung DPRD
DKI sebagai simbol perlawanan terhadap wakil rakyat. "Sepuluh ribu orang
akan kita kerahkan," ancamnya (http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/05/26/mnehlb-dukung-jokowi-warga-ancam-duduki-dprd).
Sebelumnya, Organisasi
Masyarakat (Ormas) Persatuan Indonesia (PERINDO) juga menentang upaya
pemakzulan Jokowi. “Kami melihat kehadiran Jokowi membatasi gerak
oknum-oknum DPRD yang suka bermain-main dengan kebijakan dan
anggaran,” kata Andi Saiful Haq, Wakil Ketua Umum Perindo, Jumat
(24/5). Dia menambahkan seharusnya DPRD
mendukung kebijakan yang memperhatikan rakyat kecil, bukan malah sibuk
memikirkan bagaimana menyingkirkan Jokowi. Dia juga menyinggung ihwal upaya pengerahan korban relokasi
untuk menyingkirkan Jokowi sebagai tindakan pengecut yang harus dilawan.
“Ini sudah melampaui batas dan kami akan mengadakan perlawanan
terhadap upaya-upaya semacam ini,” kata Saiful (http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/05/25/mnbrhr-perindo-lawan-pemakzulan-jokowi-oleh-dprd-dki-jakarata).
Ide menginterpelasi Jokowi muncul ketika 16 rumah
sakit (RS) swasta, mundur dari program KJS. Namun pada Kamis (23/5), setelah
Komisi E mengadakan rapat dengan ke-16 RS tersebut, mereka akhirnya menyatakan
siap melayani KJS. "Ke-14 rumah sakit membantah pengunduran diri dari KJS
karena belum pernah mengirimkan surat (pengunduran diri)," ujar Politikus
PDIP Perjuangan, Dwi Rio, kepada Republika, Ahad (26/5). Sedangkan dua
RS yang bahkan telah melayangkan surat pengunduran diri, akhirnya bersedia
kembali melayani KJS. Dengan begitu kata Dwi, tidak perlu lagi ada interpelasi
(http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/05/26/mne9ti-interpelasi-untuk-jokowi-bakal-ditentang-masyarakat).
Karena itu, ujarnya, jika anggota DPRD tetap
ingin melanjutkan pengajuan hak interpelasi, maka hal itu lebih bermuatan
politik. Sebab, kata dia, secara logika masyarakat akan menganggap bahwa DPRD
justru ingin menjegal program kerakyatan. Dia lalu mengutip hasil survei
Indopolink yang menyebutkan sebanyak 85 persen warga mengaku puas terhadap
program KJS. Artinya kata dia, program tersebut adalah program yang pro rakyat
dan dibutuhkan masyarakat (http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/05/25/mncp041-interpelasi-jokowi-soal-kjs-bermuatan-politis).
Sebelumnya, sebanyak 32 anggota DPRD (dari 99
anggota) telah menandatangani pengajuan hak interpelasi, berkaitan dengan isu
mundurnya 16 RS swasta dari program KJS yang dikhawatirkan pihak DPRD dapat
menghambat pelayanan kesehatan terhadap warga. Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI
Jakarta, Aliman Aat, mengatakan, hak interpelasi merupakan hak bertanya
mengenai kebijakan gubernur oleh anggota dewan jika terjadi masalah.
"Kami hanya tinggal menunggu setengah dari
jumlah anggota DPRD (menandatangani hak interpelasi), kemudian diajukan pada
pimpinan DPRD," ujarnya kepada Republika, Ahad (26/5). "Kalau
gubernur tidak mau diinterpelasi, hapus saja hak dan kewajibannya, kalau perlu
DPRD juga dihapus," ujarnya. Menurut Aliman yang berasal dari Fraksi
Partai Demokrat (FPD), selama ini Jokowi hanya berbicara pada media. Dia juga
sibuk bekerja melayani masyarakat (http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/05/26/mndx0x-dprd-ngotot-jokowi-harus-diinterpelasi).
Menanggapi hal ini, Jokowi seperti biasanya,
santai. "Santai saja, biasa saja. Kalau pingin ada yang dijelasin, kita
akan jelaskan," ujar Jokowi. Ia pun menilai wajar reaksi yang diambil
sebagian anggota DPRD DKI, terlebih salah satu tugas lembaga legislatif memang
menilai dan mengontrol kinerja eksekutif. "DPR mau impeachment ya silakan, saya siap saja kok. Karena DPRD ada hak
budgeting, hak interpelasi dan banyak lagi," katanya (http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/05/25/mnbq85-rencana-interpelasi-dprd-jokowi-santai-saja).
Sementara itu sang wakil, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), juga seperti biasa,
menanggapi dengan meledak-ledak. “Semua hak tanya itu biasa. Lagian mana bisa
dewan melakukan pemecatan. Itu namanya pemakzulan. Kalau cuma mau bertanya, ya
panggil kita saja. Hak nanya saja belagu begitu. Kok pakai kumpulin tanda
tangan segala," ungkapnya (http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/05/25/mnaofw-ahok-dprd-gayagayaan-saja).
Namun Jokowi sempat meminta agar program KJS
tidak diganggu baik secara politis maupun nonpolitis. "KJS ini sangat
dibutuhkan masyarakat, jadi jangan ada yang ganggu-ganggu," kata Jokowi di
Jakarta, Jumat (24/5). Dikatakan Jokowi, tidak boleh ada yang membuat KJS
memiliki persepsi sebagai produk yang gagal (http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/05/25/mnbrhr-perindo-lawan-pemakzulan-jokowi-oleh-dprd-dki-jakarata).
Ancaman pengajuan interpelasi terhadap Jokowi ini
disampaikan seusai rapat dengar pendapat antara DPRD, Dinas Kesehatan DKI
Jakarta, dan ke-16 RS swasta yang diisukan mengundurkan diri dari program KJS.
Sementara itu di kalangan wartawan, beredar pesan singkat nama-nama anggota
DPRD yang telah menandatangani hak interpelasi, mayoritas berasal dari FPD. Di
antara ke-32 nama itu, seperti sudah diduga ada nama Habib Alaydrus (FPD).
Habib pernah meramaikan media sosial ketika rekaman video talk show di satu stasiun TV lokal Jakarta yang diunduh ke Youtube (lihat: http://www.youtube.com/watch?v=Rjnu0WLyUoU),
di-share banyak orang di Facebook. Dalam talk show itu, Habib dimaki-maki warga via telepon, karena opininya
yang cenderung menjelek-jelekan hasil kerja Jokowi (http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/05/26/mndwew-beredar-32-nama-anggota-dprd-pengusung-interpelasi-jokowi).**
Tidak ada komentar:
Posting Komentar