“Kapolda Jabar:
Pos mobile ini akan ada selama 24 jam,
ditempatkan di sekitar lingkungan tempat tinggal jamaah Ahmadiyah, sehingga
tercipta rasa aman bagi para jamaah Ahmadiyah”
Persoalan
Ahmadiyah akan selesai jika aksi kekerasan terhadap mereka bisa dicegah, seraya
melakukan pembinaan terus menerus kepada mereka. Dua langkah tersebut
diungkapkan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan (Aher), sebagai langkah
strategis untuk mengatasi masalah kekerasan kepada para jamaah aliran ini,
terlebih setelah kasus kekerasan terhadap mereka kembali terjadi, awal Mei
lalu, di Tasikalaya. Akankan persoalan selesai semudah Aher mengucapkannya?
Massa "tak jelas", demen keras-kerasan (ROL) |
Menurut pria
yang terpilih kembali menjadi Gubernur Jabar periode lima tahun ke depan ini, penyelesaian
kasus Ahmadiyah di Jabar harus melibatkan berbagai stake holder, mulai pemerintah, kepolisian, TNI, ulama, dan tokoh
masyarakat. “Kepolisian akan menjadi font
liner menyiapkan langkah pengamanan sedangkan pemerintah daerah bertugas
melakukan pembinaan,” ujar Aher, 17 Mei lalu ( http://www.republika.co.id/berita/nasional/pemprov-jabar/13/05/17/mmy2zj-aher-siap-strategi-khusus-atasi-kisruh-ahmadiyah).
Aher menyatakan
itu setelah mendengar pemaparan pihak Kapolda Jabar mengenai konsep pencegahan
perilaku perusakan masjid dan rumah jamaah Ahmadiyah di Jabar, dalam rapat
koordinasi di Gedung Sate, Jumat (17/5) malam. “Kami lakukan langkah preventif
melalui pos mobile," ujar Kapolda
Jabar, Irjen Pol Tubagus Anis Angkawijaya. Dijelaskan Tubagus, pos mobile ini akan ada selama 24 jam, ditempatkan
di sekitar lingkungan tempat tinggal jamaah Ahmadiyah, sehingga tercipta rasa
aman bagi para jamaah Ahmadiyah.
Pos itu kata
Tubagus, akan ditempatkan di seluruh wilayah Jabar khususnya di daerah yang
paling banyak ditinggali jamaah Ahmadiyah, misalnya di Kabupaten Kuningan dan
Tasikmalaya. Pos mobile tersebut nantinya
akan berpindah-pindah di lingkungan jamaah Ahmadiyah yang satu ke yang lain. "Selain
memberikan rasa aman kepada jamaah Ahmadiyah, kami juga berusaha melakukan
pembinaan," tambah dia (http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/05/17/mmy1no-kisruh-ahmadiyah-polda-jawa-barat-buat-pos-mobile).
Kasus teranyar kekerasan terhadap
jamaah Ahmadiyah terjadi di Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kecamatan
Singaparna, Tasikmalaya,Minggu dini hari (5/5/13). Satu masjid Ahmadiyah di
sana dirusak dan dibakar massa tak dikenal, termasuk membakar sejumlah barang
seperti sajadah dan kitab yang disimpan di dalam masjid. Asep Rahmat (45) warga
setempat, mengatakan, sebelum terjadi kericuhan dia sempat melihat sekelompok
orang berjumlah puluhan, sekitar pukul 03.30 WIB.
"Awalnya saya melihat ada
puluhan orang datang pakai motor lalu melempari batu ke arah masjid,"
katanya. Selain melakukan perusakan dan pembakaran masjid, Asep mengatakan,
sejumlah rumah warga sekitar masjid mengalami keusakan baik pada kaca jendela
yang pecah maupun perabotan di dalam rumah. Beberapa anggota kepolisian,
menurut Asep, tampak kesulitan mengendalikan aksi massa tersebut.
Beruntung kata Asep, peristiwa itu tidak
sampai menimbulkan korban jiwa atau terluka. Namun warga sekitar sempat
ketakutan, sambil terus mengamati kelompok orang tak dikenal itu dari kejauhan.
"Warga di sini hanya melihat dari kejauhan," kata Asep yang sedang melakukan
ronda malam bersama warga lainnya saat kejadian tersebut terjadi.
Sebelum beraksi di Singaparna, massa
tak dikenal ini diketahui melakukan aksi yang sama di lingkungan jamaah
Ahmadiyah yang ada di Kampung Kutawaringin, Desa Tenjowaringin, Kecamatan
Salawu, Tasikmalaya, sekitar pukul 01.00 WIB. Kedatangan massa itu diduga karena
“terpancing” adanya aktivitas pengajian di masjid Ahmadiyah Kecamatan Salawu,
sejak Jumat (3/5) dan Sabtu (4/5). (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/05/05/mmbjq4-masjid-ahmadiyah-di-tasikmalaya-dibakar-massa-tak-dikenal).
Laporkan Penistaan
Menanggapi
kejadian itu, Aher meminta masyarakat agar tidak main hakim sendiri. "Kekerasan
yang dilakukan oleh siapa pun, atas nama apa pun, dan dimana pun harus ditindak
tegas. Tidak boleh main hakim sendiri," kata Aher saat ditemui di Cirebon,
Senin (6/5/13). Karena itu Aher meminta siapa pun yang memiliki bukti
penistaan terhadap agama Islam yang dilakukan jamaah Ahmadiyah agar dibawa ke
pengadilan atau penegak hukum. Dengan demikian, lanjut Aher, bukti-bukti
tersebut dapat diproses secara hukum dan bisa mencegah terjadinya main hakim
sendiri tersebut.
Akan tetapi Aher
pun meminta agar jamaah Ahmadiyah mematuhi 12 poin kesepakatan yang sudah
ditandatangani bersama. Poin-poin itu antara lain, jamaah Ahmadiyah sepakat
untuk tidak berbeda dengan umat Islam lainnya di Indonesia, dan tidak mengelola
masjid maupun tempat ibadah secara khusus; sehingga tempat ibadah itu bisa
digunakan bersama umat Islam lainnya (http://www.republika.co.id/berita/nasional/pemprov-jabar/13/05/06/mmdfgk-aher-hentikan-kekerasan-terhadap-jamaah-ahmadiyah).
Atas usulan DPRD
Jabar yang ingin Pemprov Jabar membuat peraturan paerah (perda) tentang
Ahmadiyah dengan tujuan agar mengikat seluruh elemen masyarakat, Aher mengatakan
bahwa peraturan gubernur (pergub) yang ada saat ini sudah mampu mengikat banyak
pihak. "Pergub juga mengikat kok terkait larangan aktivitas, tapi
bukan melarang beribadah," ujar Aher. Namun Aher mengakui, perlu ada evaluasi
(http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/05/07/mmf385-aher-perda-ahmadiyah-belum-dibutuhkan).
Lebih lanjut
Aher mengatakan, meski sudah ada Pergub, fatwa MUI, dan SKB Tiga Menteri yang
mengatur tentang Jamaah Ahmadiyah, bukan berarti kekerasan diperbolehkan kepada
siapa pun meski diduga ada pelanggaran. (http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/05/07/mmf4xu-aher-pergub-ahmadiyah-mengatur-larangan-penyebaran).
Sementara itu, pihak DPRD Jabar menilai Pergub tersebut mandul, karenanya kekerasaan
terhadap Ahmadiyah masih saja terjadi. "Artinya, itu kan pergub bukan perda,
kalau perda melibatkan kita juga (DPRD)," kata Anggota Komisi A DPRD Jawa
Barat, Deden Darmansyah (http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/05/07/mmf0c8-dprd-pergub-soal-larangan-ahmadiyah-mandul).
Bukan Islam?
Sementara itu
Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjend) Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Tengku
Zulkarnaen, menegaskan, apabila pemerintah berkomitmen menyelesaikan masalah
Ahmadiyah, maka lakukan sesuai cara yang telah dilakukan terhadap Ahmadiyah di
negara asalnya India atau Pakistan. Yakni dengan mengeluarkan Ahmadiyah
dari pengelompokan agama Islam (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/05/09/mmisbr-mui-pemerintah-harus-lindungi-umat-islam-jangan-cuma-ahmadiyah).
Mengeluarkan dari Islam? Intelektual muda Nahdatul Ulama, Zuhairi Misrawi,
mengatakan, Ahmadiyah adalah salah satu
sekte dalam Islam yang muncul di Qadian dengan tokohnya Mirza Ghulam Ahmad (http://oase.kompas.com/read/2011/02/14/12050819/).
Sementara Amir
Jamaah Ahmadiyah Belanda, Hibatun Noer Verhagen, mengatakan, salah satu
kontroversi Ahmadiyah adalah soal kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Al Quran kata
Verhagen, mengajari kita bahwa ada dua macam nabi: nabi yang membawa hukum yang
jumlahnya sekitar tiga ratusan, dan ada ribuan nabi yang tidak membawa hokum.
"Nabi Muhammad SAW adalah nabi terbaik di dunia yang kitab sucinya adalah
Al Quran, sedangkan Mirza Gulam Ahmad adalah nabi tanpa syariat. Dalilnya
antara lain ada dalam hadis," sambung Verhagen.
Ia pun lalu mengritik Indonesia dan negara-negara Islam lain seperti Pakistan yang menurut dia melarang berdialog dengan orang Ahmadiyah. Menurut dia, sikap enggan berdialog itu bertentangan dengan ajaran Islam. Verhagen juga mengatakan, warga Ahmadiyah di Belanda tidak dikejar atau diusik, karena mereka mematuhi hukum Belanda (http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/11/04/07/lj9hb7-tuh-kan-ahmadiyah-belanda-akui-nabi-muhammad-saw-bukan-nabi-terakhir).**
Tidak ada komentar:
Posting Komentar