Pembagian BLSM Jelang Pemilu 2014, Kental Aroma Politis

“Masyarakat yang menerima BLSM jangan merasa berhutang budi terhadap partai tertentu”

Anton Supit merasa heran. Pemerintah mengambil kebijakan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi, dengan mengobral BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat). Namun di sisi lain, mereka mengurangi subsidi pertanian dan subsidi kesehatan dalam APBN-Perubahan (APBN-P). “Memang, ujung-ujungnya untuk pemenangan pemilu,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini, di Jakarta, Sabtu, (22/6/13).

ROL

Bahwa subsidi harga BBM memberatkan APBN dan tidak tepat sasaran, Anton mengakui. Dia juga tidak setuju jika subsidi BBM 20 persen dinikmati orang-orang kaya bermobil, sedangkan rakyat miskin hanya kebagian lima persen dari subsidi BBM itu. Namun Anton melihat, ada indikasi upaya ini bukan untuk memihak rakyat miskin. Pemerintah kata Anton, sangat takut kalah dalam pemilu 2014, sehingga berani membuat kebijakan yang menguntungkan posisinya. Pemberian BLSM yang bisa menaikkan popularitas partai politik (parpol) penguasa kata Anton, adalah salah satu caranya.

Margaret Thatcher kala menjabat perdana menteri Inggris, kata Anton, pernah berani mengambil keputusan yang membuatnya tidak disukai rakyat Inggris, yakni melakukan privatisasi berbagai perusahaan. "Namun ia melakukan itu demi kepentingan rakyat Inggris, bukan untuk meraih simpati agar terpilih kembali menjadi perdana menteri. Pemimpin harus bersikap seperti ini,” ujarnya. Sementara pemimpin negeri ini, tuding Anton, membuat kebijakan pemberian BLSM hanya untuk meraih simpati rakyat (http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/06/22/mosggs-kenaikan-harga-bbm-ujungujungnya-untuk-pemenangan-pemilu).

Logika kecurigaan dari aksi pemerintah menaikkan harga BBM dan membagi-bagi BLSM, tak hanya terjadi saat ini. Saat program ini bernama bantuan langsung tunai (BLT), logika seperti ini juga mengemuka. Masalahnya, pembagian BLSM atau BLT ini selalu dilakukan menjelang pemilu. Pakar komunikasi politik, Heru Budianto, menilai, kebijakan menaikkan BBM dan bentuk kompensasi yang menyertainya (BLSM), memiliki nuansa politik yang kental. Meski tidak populer, kebijakan itu kata Heru, pasti akan dimanfaatkan oleh parpol menjelang pemilu 2014.

"Instrumen politik yang akan dipakai partai adalah klaimisasi. Mereka mengklaim bentuk-bentuk kompensasi seperti BLSM, sebagai produk partai," kata Heri, Sabtu (15/6). Dari perspektif politik, menurut Heru, menghadapi tahun politik semua kekuatan pasti akan mengambil kesempatan. Parpol yang mendorong kompensasi BBM, disebutnya akan menikmati momentum kenaikan BBM.

Saat pembagian BLSM kepada masyarakat, partai akan bergerak dan melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat. Melalui kader-kader partai yang duduk di pemerintahan, program itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik parpol. Karenanya, lanjut Heri, tak heran bila kebijakan menaikkan BBM baru dilakukan lagi menjelang pemilu 2014 (http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/06/15/mof9vu-dekati-pemilu-parpol-diprediksi-klaim-blsm-sebagai-produk-partai).

Dengan bahasa berbeda, pengamat sosial politik Universias Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr Kadri MSi, mengharapkan, BLSM jangan dijadikan modal politik Pemilu 2014, karena itu sama saja dengan membohongi masyarakat. "Kita berharap itu (BLSM) bisa menjadi katup pengaman bagi warga miskin; tidak dijadikan modal dagangan politik menjelang Pemilu 2014," katanya di Mataram, Ahad (22/6).

Oleh sebab itu, kata dia, kalau ada parpol yang mengklaim BLSM diberikan karena perjuangannya, jangan percaya. Demikian juga terhadap partai yang merasa menjadi "pahlawan" karena menolak kenaikan harga BBM. Menurut Kadri, realokasi dana subsidi BBM yang mencapai ratusan triliun rupiah untuk BLSM ini merupakan langkah tepat. Namun kata dia, masyarakat yang menerima BLSM jangan merasa berhutang budi terhadap partai tertentu.

"Karena itu kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut harus kita sikapi secara bijaksana, karena ini menguntungkan warga miskin yang selama ini tidak menikmati subsidi bahan bakar (http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/06/23/mou50j-blsm-diminta-jangan-dijadikan-blsm-modal-politik). Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah, mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi yang selalu dilakukan menjelang pemilu, jelas tak menguntungkan rakyat.

Di kota besar, BBM bersubsidi kata dia, memang dinikmati oleh pengguna kendaraan bermotor yang mayoritas dari kalangan mampu. Namun menurut Iberamsjah, para penikmat subsidi BBM di kota besar ini hanya gambaran kecil dari 250 juta rakyat Indonesia yang tinggal di daerah terpencil. Misalnya saja nelayan yang membutuhkan pasokan BBM untuk dapat tetap mencari ikan di laut. Dengan naiknya harga BBM bersubsidi, tentu akan merugikan nelayan.

Dia menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi yang selalu naik jelang pemilu hanya menguntungkan elite politik yang berkepentingan dalam Pemilu 2014. "Ya supaya mereka dapat memberikan bantuan kepada rakyat kecil untuk pencitraan, tapi kenapa bantuan itu hanya diberikan hanya sesaat jelang pemilu," ujarnya (http://nasional.sindonews.com/read/2013/06/17/12/750481/harga-bbm-naik-untungkan-rakyat-atau-elite-politik).

Parpol-parpol Cemas

Komentar-komentar miring mengenai pembagian BLSM terlebih datang dari pihak partai yang tidak berkuasa di eksekutif. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Satya Widya Yudha, misalnya mengatakan, sebaiknya BLSM jangan diberikan hingga menjelang pemilu 2014 agar tidak disalahgunakan, apalagi jika diakui sebagai pemberian partai tertentu. Makanya kata dia, pemberian BLSM jangan sampai mengulur hingga Januari atau Febuari 2014, sebab itu tahun politik (http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/06/03/mnsigy-blsm-jangan-diberikan-hingga-jelang-pemilu-2014).

Ketua DPP Partai Hanura, Saleh Husin menilai, momentum kenaikan harga BBM bersubsidi dan kebijakan mitigasi yang menyertainya (BLSM), rentan dipolitisasi. Menurut anggota Komisi V DPR RI ini, kompensasi yang ditawarkan pemerintah, bila disetujui juga akan dibagikan bertepatan dengan masa kampanye pemilu legislatif. Dan ini akan dimanfaatkan partai politik untuk kepentingan kelompoknya (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/06/15/moffvj-hanura-pembagian-blsm-akan-dimanfaatkan-parpol).

Kecemasan juga diungkapkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang menyetujui kenaikan harga BBM, dan mengalihkan dana subsidinya untuk BLSM. “Namun pemberian BLSM tidak boleh diklaim oleh partai tertentu sebab pemberian BLSM itu merupakan pemberian negara kepada rakyat yang kurang mampu. Jangan sampai BLSM ini menjadi alat politik partai tertentu untuk meraih suara,” kata Marwan. Marwan mengatakan, dibutuhkan pengawasan agar BLSM tidak diklaim sebagai pemberian partai atau individu tertentu ( http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/05/25/mncpa8-pkb-blsm-tak-boleh-diklaim-pemberian-partai-tertentu).

PD Sibuk Menangkis

Bintang Partai Demokrat (PD), Sutan Bathoegana, tentu saja menampik anggapan BLSM akan dipolitisasi untuk kepentingan Pemilu 2014. "Money politic untuk siapa? Partai Demokrat enggak akan ikut bagikan BLSM, biar kami tiarap dan tidur saja," kata Ketua DPP Partai Demokrat ini, di Senayan, Senin (17/6). Sutan menjelaskan, tidak ada kaitan sama sekali antara pembagian BLSM dengan pemenangan pemilu.

Pasalnya kata dia, pembagian BLSM ini dijadwalkan hanya berlangsung empat bulan. Artinya, lanjut Sutan, tidak akan bertepatan dengan masa kampanye pemilu 2014. Dia menambahkan, jika ada yang memanfaatkan BLSM untuk penetingan politik, bisa dilihat langsung parpol mana saja yang memanfaatkan bantuan yang direncanakan Rp 150 ribu tiap bulan bagi warga miskin itu (http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/06/17/moj1ma-soal-blsm-demokrat-kami-tiarap-dan-tidur-saja).

Menteri Enegri dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Jero Wacik, yang juga orang PD, mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru mengambil risiko dengan menaikkan harga BBM. "Ini bukan kepentingan politik. Ngapain naikin sekarang. Nanti aja, biar Presiden yang baru. Tapi demi ekonomi Indonesia makanya dinaikkan," dalih Jero. Pemilihan Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, sebagai pengatur pembagian BLSM, kata Jero, adalah agar BLSM tidak dianggap berhubungan dengan kepentingan politik. ”Karena Bu Armida kan bukan dari parpol," tandas Jero (http://m.riaupos.co/berita.php?act=full&id=30497&kat=2#.UcWobNgzKuI).

Sementara itu, Ketua Fraksi PD, Nurhayati Ali Assegaf, mengatakan, sejak Pemerintah SBY berkuasa, sudah banyak bantuan yang diberikan kepada masyarakat seperti raskin, program keluarga harapan, dan  bantuan bedah rumah. Faktanya kata dia, elektabilitas PD tetap turun. “Saat ini Demokrat memang menelan pil pahit namun semoga pil pahit ini menjadi  obat untuk APBN,” kata Nurhayati (http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/06/22/mos8hs-demokrat-harga-bbm-tak-turun-hingga-2014-mendatang).

Pihaknya kata Nurhayati, justru khawatir  partai lainlah yang mengklaim untuk meningkatkan elektabilitas (http://jabar.tribunnews.com/2013/06/22/demokrat-khawatir-blsm-diklaim-partai-lain-untuk-tingkatkan-elektabilitas). Namun jika saja pemerintah tidak punya niat menjadikan kenaikan harga BBM dan pembagian BLSM menjadi polemik di media seperti ini, kenapa kenaikan harga BBM dan pembagian BLSM tidak ditunda saja hingga pemilu usai. Ihwal pernyataan SBY bahwa ini akan meringankan pemerintahan mendatang, itu bukan urusan rakyat sebenarnya.**