Para Menteri Mengecam, SBY Minta Maaf, Walhi Somasi SBY

Anggota Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, Indra Jaya, mengatakan, pernyataan maaf Presiden RI kepada Singapura dan Malaysia terkait bencana asap, telah melukai hati masyarakat Riau. Pada Senin (24/6) malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyatakan permintaan maaf kepada pemerintah Malaysia dan Singapura terkait kabut asap dari Riau. Permintaan maaf SBY ini menyusul pernyataan keras para menterinya terhadap a kedua negeri jiran tersebut.

Singapura pucat (ROL)

“Harusnya presiden meminta maaf kepada rakyat sendiri, terutama masyarakat Riau, sebelum meminta maaf kepada bangsa lain,” kecamnya, di Jakarta, Selasa (25/6). Masyarakat Riau kata Indra, jelas-jelas merasakan langsung dampak dari bencana ini, namun presiden seolah-olah tidak menganggap keberadaan mereka. Menurutnya, bencana kabut asap tersebut tidak bisa dilepaskan dari kegiatan investor-investor asing dari Singapura dan Malaysia di daerah itu.

Sebelumnya, pemerintah mengaku telah mengantongi nama-nama perusahaan yang terlibat dalam peristiwa kebakaran lahan di Riau. Sebanyak delapan dari 14 perusahaan yang teridentifikasi tersebut bakal diproses secara hukum (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/06/25/moy37m-sby-lukai-hati-masyarakat-riau).  Namun ketika salah seorang menterinya menyebut-nyebut nama-nama perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran lahan gambut, SBY malah menyindir sinis sang menteri.

Menurutnya, hal tersebut tidak seharusnya dilakukan. "Dari apa yang saya pantau setiap hari, ada pernyataan dari sejumlah pejabat yang menurut saya tidak semestinya disampaikan seperti itu," katanya. Menurutnya, pengungkapan nama perusahaan itu belum tentu benar; masih perlu dicek (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/06/24/mowjka-sby-sindir-pejabat-pengungkap-perusahaan-pembakar-lahan-di-riau).

Para Menteri  yang Tak Paham Sang Boss

Permintaan maaf SBY kepada Malaysia dan Singapura, tak pelak membuat para menterinya kehilangan muka. Pada Jumat (21/6), Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, menyatakan tak akan meminta maaf kepada Singapura. Pasalnya kata Marty, Singapura sudah mengetahui bahwa Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk menangani kebakaran. Kondisi selama bertahun-tahun sudah menjadi lebih baik. Akan tetapi karena berbagai alasan maka terjadilah kondisi saat ini. Sehingga Pemerintah Singapura mengetahui dan mendorong segala upaya menangani kebakaran.

 Terkait kebakaran hutan di Provinsi Riau ini, antara Indonesia dan Singapura kata Marty, sudah terjalin komunikasi. Forum komunikasi ini melibatkan Kementerian dan lembaga, baik Indonesia dan Singapura, untuk bertukar dan berbagi info perembangan polusi asap. Forum komunikasi ini kata Marty diketahui SBY. Bahkan dia sudah memberikan instruksi tambahan untuk segera mengatasi kebakaran itu. Menteri Lingkungan Hidup Singapura pun dikabarkan akan datang ke Indonesia untuk bertemu Menteri Lingkungan Hidup (LH) Indonesia. Artinya, lanjut Marty, komunikasi antar Kementerian terus dilakukan. Sehingga kata Marty, tak ada alasan Indonesia minta maaf pada mereka (http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/06/21/moqxhf-kemenlu-soal-kabut-asap-tidak-ada-kata-maaf).

Demikian juga dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Jero Wacik, sempat kesal pada dua negeri jiran itu yang dia anggap membesar-besarkan kiriman asap dari Indonesia itu. “Saya peringatkan teman-teman dari Malaysia, Singapura. Jangan terus karena ada asap, ceritanya ke dunia," kata Jedro, saat membuka acara “31st ASEAN Senior Official Meeting on Energy (SOME)” di Nusa Dua, Bali, Senin (24/6). Menurutnya, dalam mengatasi bencana asap ini, lebih baik mengedepankan semangat kerja sama ASEAN. "Kalau yang namanya berbagi, waktu senang bareng-bareng, waktu susah jangan ribut ke dunia. Sama kayak suami istri, kalau senang berdua, lagi ribut jangan cerita keluar," ucapnya (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/06/24/movtp6-soal-kabut-asap-jero-wacik-peringatkan-singapura-dan-malaysia).

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH), Balthasar Kambuaya, menyebut adanya indikasi delapan perusahaan Malaysia melakukan pembakaran lahan di Riau. Delapan perusahaan itu adalah PT Langgam Inti Hiberida, PT Bumi Rakksa Sejati, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Udaya Loh Dinawi, PT Adei Plantation, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Multi Gambut Industri, dan PT Mustika Agro Lestari. Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, pun sempat mengungkapkan nama perusahaan yang diduga menyumbang penyebab kebakaran beserta kepemilikan lahan dan titik api (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/06/24/mowjka-sby-sindir-pejabat-pengungkap-perusahaan-pembakar-lahan-di-riau).

Akan tetapi, alih-alih sikap heroik para menterinya ini diapresiasi, SBY malah mencibir pernyataan yang telah dilontarkan mereka. Permintaan maaf SBY itu seakan mementahkan sikap keras para menterinya ini, yang membuat mereka terpaksa bagai menelan ludah mereka sendiri. Setelah pernyataan resmi SBY, Marty pun tak mau banyak bicara. Ia hanya berujar pernyataan SBY sudah sangat jelas.

"Saya kira sudah jelas sekali. Sangat mendalam dan jelas," katanya usai konferensi pers SBY itu. Tak hanya Marty dan Jero, Menko Kesra, Agung Laksono, pun sempat meminta agar Singapura dan Malaysia tidak bersikap kekanak-kanakan karena bencana asap (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/06/24/mowl7o-presiden-minta-maaf-ke-singapura-dan-malaysia-menteri-telan-ludah).

Sebelumnya, Pemerintah Singapura menantang Pemerintah Indonesia memberikan nama perusahaan sawit Singapura yang disebut-sebut pejabat Kementerian Kehutanan di Jakarta ikut membakar hutan dan lahan untuk membersihkan atau membuka perkebunan di Sumatra. Menteri LH dan Sumber Daya Air Singapura, Vivian Balakrishnan, kepada BBC, seperti dikutip the Straits Times menegaskan akan menindak perusahaan-perusahaan dari negaranya bila nama-nama mereka diberikan Jakarta secara spesifik, dan dapat dibuktikan melanggar hukum.
Pernyataan itu ia kemukakan mereaksi berita AFP bahwa pejabat Kementerian Kehutanan Indonesia menyebutkan pemodal asal Singapura dan Malaysia juga ikut bertanggung jawab dalam kebakaran hutan. "Teknik pembalakan dan pembakaran lahan yang murah sebagai metode pembersihan bukan hanya digunakan oleh petani lokal, tetapi juga karyawan perusahaan minyak sawit termasuk yang dimiliki oleh pengusaha Singapura dan Malaysia," kata Hadi Daryanto, seorang pejabat Kementerian Kehutanan Indonesia kepada AFP seperti dikutip BBC Indonesia (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/06/19/mon18p-singapura-desak-ri-ungkap-perusahaan-pembakar-hutan).

Walhi Mensomasi Presiden

Sementara itu, Walhi menuding lemahnya penegakan hukum sebagai akar permasalahan berbagai kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, Rico Saputra, menilai, pemerintah gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap sumber-sumber daya alam di Indonesia. “Ini masalah serius. Untuk itu kami menyampaikan somasi kepada Presiden RI,” ujar Rico. Somasi juga dilayangkan kepada Kementerian LH, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Pemprov Riau, dan Polri.

Walhi meminta instansi-instansi tersebut segera mengambil tindakan dalam satu pekan ini, antara lain mengeluarkan kebijakan guna melindungi warga negara yang saat ini berada dalam ancaman udara yang melebih ambang batas kesehatan. Rico mengatakan, kebakaran hutan dan lahan di Riau ini terjadi setiap tahun, namun seperti tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk mengantisipasinya.

Berdasarkan perhitungan Walhi, sampai Agustus 2012, terdapat 5.627 titik api yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, yaitu sekitar Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Sekitar 300 titik api yang ada di Riau tahun ini justru berada di wilayah konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan. Hal ini menunjukkan, proses pengeluaran izin dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan pembakar lahan di provinsi ini memang tidak memiliki kajian yang memadai.

Walhi juga menuntut pemerintah supaya melakukan evaluasi terhadap semua izin konsesi, baik perkebunan maupun HTI. Terakhir, mereka meminta adanya penegakan hukum yang tegas dalam kasus ini. Termasuk menangkap para pelaku pembakar hutan dan lahan, baik individu maupun korporasi yang bertanggung jawab atas wilayah konsesinya (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/06/25/moy3ne-walhi-somasi-pemerintah-soal-kebakaran-lahan).

Warga Mengecam SBY

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bidang Hubungan Luar Negeri, TB. Hassanuddin,  menyimpulkan permintaan maaf SBY sebagai tindakan berlebihan kepala negara. "Lebay kalau sampai minta maaf," ujarnya di Senayan, Selasa (25/6). Negara, lanjut dia, tidak perlu ambil alih apa yang dilakukan perorangan atau perusahaan. Hasannudin mengatakan pernyataan Marty Natalegawa  justru lebih tepat. "Kalau mau minta maaf, minta maaf lah ke bangsa sendiri," kata Hasannudin (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/06/25/moy5iq-sby-disebut-lebay-minta-maaf-ke-malaysia-dan-singapura).

Warga juga mengritik tindakan SBY ini. Agus Budiawan (27 tahun) mengatakan SBY gegabah dengan meminta maaf ke Malaysia dan Singapura. Menurut warga Bekasi ini, sebaiknya SBY memanggil negara yang protes untuk duduk bersama. Abdul Rochim (29) warga Cilincing, Jakarta Utara, mengatakan, "Usut dulu dengan tegas pelaku pembalak liar, perusahaan nakal," ujar Abdul. Ristu Hasriandi (28) warga Pekanbaru meminta pemerintah harus lebih fair.

Permintaan maaf bagus untuk hubungan diplomasi, katanya, namun pemerintah harus adil melihat lahan milik siapa yang terbakar. "Di sini banyak perusahaan Malaysia dan Singapura," ungkapnya. Ia menambahkan bukan hanya warga Singapura dan Malaysia yang terdampak, warga Riau pun tak luput dari gangguan asap. "Selain asap pekat, suhu mencapai 37 derajat celcius," kata Ristu (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/06/25/moy62s-komentar-warga-soal-permintaan-maaf-sby-ke-negeri-jiran).**