“Apabila sistem promosi ini dinilai
berhasil, maka sistem ini akan ditingkatkan untuk pemilihan bupati dan walikota”
Jika Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi),
menyatakan keinginannya agar kelurahan memiliki sistem pelayanan bagaikan kantor bank, maka wakilnya, Basuki Cahaya
Purnama (Ahok), berharap para lurah akan seperti manajer bank. "Kami cari
lurah yang mau melayani Jakarta. Kami membutuhkan lurah yang seperti manajer
bank, menjadi tempat warga Jakarta untuk menguruskan apa saja,"
ujar Ahok, Senin (29/4).
 |
| Liputan6.com |
Hal ini dikatakan Ahok, seperti dilansir
situs Beritajakarta, usai meninjau
pelaksanaan tes kompetensi seleksi terbuka jabatan lurah yang mengambil tempat
di kampus SMAN 1 Jakarta. Melalui seleksi terbuka jabatan luran dan camat ini,
Pemkot DKI berharap dapat menjaring lurah dan camat yang memiliki hati sehingga
warga Jakarta dapat hidup nyaman dan aman.
“Kita tidak mencari yang pintar, tapi yang
pakai hati. Kita mencari dan melihat rekam jejak. Bisa saja lurah atau
camat yang bagus-bagus nanti tidak diganti," katanya saat menjawab
penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi lurah dan camat
ini. Diungkapkan Basuki, pihaknya juga akan melibatkan masyarakat untuk memberikan
masukan seputar calon lurah dan camat. Bahkan, Basuki menghendaki jabatan di
jajaran Pemprov DKI diisi bukan lantaran kedekatan maupun dari partai (http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/04/29/mlybai-lurah-seperti-ini-yang-didamba-ahok).
Namun sebagaimana sang gubernur yang
doyan blusukan, maka lurah berjiiwa manajer bank ini juga harus yang mau
blusukan, dengan harapan para lurah ini akan sejalan dengan visi dan misi
Jokowi sebagai gubernur DKI. "Pak Gubernur butuh orang yang bisa blusukan.
Repot kan kalau harus blusukan di 67 kelurahan," kata Ahok,
Februari lalu (http://jambi.tribunnews.com/2013/02/05/begini-kriteria-lurah-dan-camat-ideal-versi-jokowi).
Saat rencana lelang jabatan lurah dan
camat dikemukakan akhir 2012 lalu, Jokowi mengimbau agar pola pelayanan
masyarakat di kantor-kantor camat dan lurah dibuat menyerupai sistem pelayanan
bank. Bahkan kata Jokowi, seperti dikutip Antara,
suasananya juga harus mirip kantor bank, mulai dari fasilitas seperti ruang tunggu
yang dilengkapi sofa, pendingin ruangan, hingga loket-loket pelayanannya yang memakai sistem front desk layaknya bank. Sistem
front desk, lanjut
Jokowi, bisa membuat warga lebih leluasa dalam berurusan ataupun melakukan
tanya jawab dengan petugas, sehingga informasi yang diperoleh juga lebih jelas
dan akurat (http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/10/26/mch0tz-jokowi-ingin-kelurahan-seperti-bank).
Ahok mengatakan, kelurahan dan kecamatan
itu ibarat kantor biro jasa, sehingga jika warga di wilayah itu akan mengurus
segala macam administrasi, mereka harus mendapatkan pelayanan yang baik dari
pejabat DKI di wilayah itu, terutama dari lurah dan camatnya. Selain itu, lurah
dan camat yang ideal juga harus dapat mengawasi rukun tetangga (RT) dan rukun
warga (RW) setempat sehingga di wilayah itu tak ada lagi bangunan liar, jalur
hijau bebas dari pedagang kaki lima, tidak ada lagi sampah bertebaran di
lingkungannya, dsb. Selain itu kata Ahok, pelayanan birokrasi serta waktu dan
biayanya harus jelas. “Jangan ada pungli,” serunya (http://www.iberita.com/4068/lurah-dan-camat-impian-dki-jakarta).
Jika dalam seleksi diketahui ada
lurah-lurah macam ini, pihaknya kata Ahok, akan mempertahankannya. Jika tidak, maka
jabatan itu akan diserahkan kepada pegawai negeri sipil (PNS) lainnya yang
memiliki kompetensi. Oleh karena itu, Ahok mempersilakan para PNS eselon III
atau IV untuk mengajukan rekomendasi mereka apabila memiliki kriteria tersebut (http://jambi.tribunnews.com/2013/02/05/begini-kriteria-lurah-dan-camat-ideal-versi-jokowi).
Kepala Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga, Rabu (24/4/13)
mengatakan, anggaran
yang disediakan untuk pelaksanaan seleksi jabatan tersebut sebesar Rp 2,1
miliar. Untuk setiap peserta dibutuhkan dana Rp 600-700 ribu. Selama masa pendaftaran,
terjaring 1.118 peserta yang dinyatakan lolos administrasi dan berhak
melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dari jumlah tersebut, 328 orang melamar
sebagai camat, 790 orang melamar sebagai lurah (http://www.antaranews.com/berita/371047/tes-calon-lurah-camat-dki-digelar-online-27-april).
Mengenai
lelang jabatan ini, Jokowi mengatakan, tujuannya adalah agar para pejabat
pelayan masyarakat tergerak untuk berprestasi dan menampilkan kinerja yang baik.
Sistem ini diterapkan, karena kata Jokowi, ada aspirasi dari masyarakat yang
menyebutkan kurang mendapatkan pelayanan dengan baik seperti merasa terhambat
dan berbelit-berbelit.
Jokowi menjelaskan, mekanisme lelang jabatan ini
akan dimulai dengan menyampaikan proposal, lantas dilakukan pengecekan tingkat
keahlian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu, hanya
pejabat yang memiliki pengalaman dapat mengikuti sistem tersebut . Tahapan selanjutnya adalah mengundang
konsultan untuk fit and proper test,
lalu diakhiri dengan keputusan dari gubernur dan wakil gubernur. "Kalau
dalam perusahaan menyampaikan bisnis plan. Ini menyampaikan performa plan.
Nanti kita ngeceknya yang bisa pakai customer
service index,” papar Jokowi (http://www.merdeka.com/jakarta/jokowi-lelang-jabatan-agar-camat-dan-lurah-berprestasi.html).
Wakil
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasodjo,
menyatakan dukungannya pada system ini. Langkah
ini kata Eko, bisa membangun sistem promosi berdasarkan kinerja, bukan
mengandalkan kedekatan dengan atasan atau politisi (http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/04/12/5/145962/Lelang-Jabatan-di-DKI-Camat-dan-Lurah-Gagal-akan-Tempati-Tenaga-Fungsional).
Sementara pada kesempatan lain Ahok
mengatakan, jika sistem promosi ini dinilai
berhasil, maka sistem ini akan ditingkatkan untuk pemilihan bupati dan walikota
(http://metro.sindonews.com/read/2013/03/28/31/732002/jabatan-bupati-wali-kota-dki-akan-dilelang).
**
Newspeg:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar